Regulasi Perbankan

Anti Fraud

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan



Dalam usaha kami untuk melayani dan melindungi nasabah dari upaya tindakan penyalahgunaan sarana Bank sehingga menimbulkan kerugian bagi nasabah, atau stakeholders lainnya, maka kami mempersiapkan beberapa tips agar nasabah Bank dapat menumbuhkan budaya kehati-hatian dan kewaspadaan dalam setiap kegiatan perbankan.

Fraud adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan internal atau external Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku Fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Jenis-jenis perbuatan / tindakan yang tergolong Fraud adalah pemalsuan, penggelapan aset, tindak pidana perbankan, pencurian data informasi, dan tindakan-tindakan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

Beberapa tips untuk anda sebagai berikut:

  • Menjaga buku tabungan, kartu ATM maupun bilyet deposito, cek / giro Anda, kunci SDB di tempat yang aman dan jangan menitipkannya kepada orang lain bahkan petugas Bank sekalipun.
  • Pastikan setiap lembar cek dan bilyet giro dalam buku yang anda ambil telah lengkap dan berurut. (Satu buku berisikan 25 lembar cek / BG dengan nomor berurut, dan dilengkapi dengan resi sebagai bukti penerimaan dan form permintaan buku baru)
  • Segera laporkan ke Bank jika cek / giro Anda hilang atau dicuri.
  • Saat menulis cek / giro, selalu gunakan tinta yang tidak dapat dihapus, mesin ketik atau printer - jangan menggunakan pensil.
  • Pastikan anda menulis angka dan terbilang pada cek / giro tanpa menyisakan spasi dan gunakan tarikan garis untuk mengisi kekosongan yang timbul, yang memungkinkan penambahan / perubahan.
  • Pastikan kebenaran setiap transaksi Anda dengan memeriksa saldo pada buku tabungan dan bukti transaksi yang sudah divalidasi, atau aktifitas perbankan lainnya, sebelum anda meninggalkan Bank.
  • Jangan memberikan kuasa kepada orang yang tidak anda kenal baik dan atau karyawan Bank untuk bertransaksi dengan Bank.
  • Simpanlah bukti tanda terima barang jaminan ketika Anda menyerahkan barang jaminan kepada pihak Bank.
  • Senantiasa periksa dan cocokan semua transaksi pada rekening-rekening anda secara periodik.
  • Bertanyalah dan pahami secara jelas setiap pertanyaan, data dan dokumen yang diminta oleh petugas Bank.
  • Jangan pernah:
    • Memberikan PIN / password Anda kepada siapapun termasuk karyawan Bank,
    • Menggunakan PIN / password yang sama untuk masuk ke berbagai situs web, menulis PIN / password pada kertas.
  • Ubahlah PIN / password Anda secara berkala.
  • Gunakan PIN / password yang berbeda dari alamat, nama, nomor telepon, kartu identitas atau tanggal lahir Anda, dan hindari penggunaan PIN / password yang gampang ditebak.
  • Berhati-hatilah dalam menggunakan kartu ATM dan PIN Anda agar tidak terlihat atau dibaca orang lain sewaktu bertransaksi di ATM
  • Dalam berhubungan dengan karyawan kami, perlu Anda ketahui bahwa :
    • Karyawan kami dilarang untuk meminta atau menerima suatu imbalan, komisi, uang atau barang berharga untuk jasa ataupun pelayanan yang diberikan kepada nasabah dan atau stakeholders.
    • Karyawan Bank wajib melindungi informasi nasabah yang bersifat rahasia dan dilarang untuk memberikan informasi data nasabah kepada pihak lain tanpa adanya persetujuan dari Manajemen Bank.


Untuk informasi lebih lanjut, pertanyaan, atau indikasi dan pemberitahuan kejadian, silahkan menghubungi :
SKAI & Fungsi Penerapan Anti Fraud
PT. Bank Mestika Dharma Tbk
Jl.H.Z.Arifin No.118 Medan 20152
Tel. (061) 4525800 (Hunting)
Ext. 1810, 1804, 1805
or Email :
[email protected]
[email protected]
Atau Submit Form Whistleblowing Bank Mestika.

Whistleblowing Bank Mestika

Selamat Datang Nasabah dan Mitra Kerja yang terhormat, Sebagai sarana dalam mewujudkan lingkungan bisnis dan kerja yang sehat dan produktif, Bank Mestika menyediakan Whistleblowing System (WBS) yang dapat digunakan oleh seluruh stakeholders Bank Mestika. Bapak / Ibu dapat melaporkan dugaan fraud, pelanggaran kode etik, pelanggaran hukum maupun pelanggaran lainnya yang berhubungan dengan Bank Mestika melalui form WBS dibawah ini. Setiap pelaporan yang memenuhi kriteria, akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh Tim Anti Fraud Bank Mestika dan kami menjamin kerahasiaan data pelapor sehingga pelapor dapat memberikan informasi data diri dan kontak yang dapat dihubungi guna keperluan penyelidikan lebih lanjut. Akhir kata, Bank Mestika mengucapkan terima kasih atas atensi Bapak / Ibu dalam memberikan pelaporan guna menjadikan Bank Mestika yang lebih baik.


Kategori Jenis Laporan
Fraud :
Tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan bank dan/atau menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.
Jenis-jenis perbuatan yang tergolong fraud adalah:

  1. kecurangan,
  2. penipuan,
  3. penggelapan aset,
  4. pembocoran informasi,
  5. tindak pidana perbankan (tipibank)

Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan


A. Kebijakan

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, maka pemberlakuannya telah memperkuat kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia dalam melakukan pengaturan dan pengawasan pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan untuk meningkatkan sistem pelindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen dan masyarakat, serta menumbuhkan kesadaran pelaku usaha jasa keuangan;
Selain itu, terdapat pula perkembangan aspek pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan yang disebabkan oleh penambahan prinsip pelindungan konsumen dan masyarakat, perluasan pelaku usaha jasa keuangan, dan digitalisasi produk dan/atau layanan di sektor jasa keuangan, dan perkembangan industri jasa keuangan yang makin kompleks dan dinamis, sehingga perlu dilakukan penguatan pengaturan mengenai pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan .

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang dalam hal ini menyatakan bahwa pelindungan di sektor keuangan diselenggarakan dengan tujuan untuk :

  1. menciptakan ekosistem Pelindungan Konsumen yang mewujudkan kepastian hukum serta penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektf dan efisien;
  2. menumbuhkan kesadaran Pelaku Usaha Jasa Keuangan mengenai perilaku bisnis yang bertanggung jawab, perlakuan yang adil, memberikan Pelindungan asset, privasi, dan data Konsumen serta meningkatkan kualitas produk dan/ atau layanan Pelaku Usaha Sektor Keuangan;
  3. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian Konsumen mengenai produk dan/ atau layanan Pelaku Usaha Sektor Keuangan serta meningkatkan pemberdayaan Konsumen.


Otoritas Sektor Keuangan berwenang melakukan pengaturan dalam rangka Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Keuangan, yaitu mekanisme penanganan pengaduan Konsumen, Layanan Konsumen sektor keuangan, Pengawasan Perilaku Pasar (Market Conduct), penyelesaian sengketa sektor keuangan di luar pengadilan melalui badan atau Lembaga penyelesaian sengketa, dan ketentuan lain dalam rangka Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di sektor keuangan.


B. Substansi Penyempurnaan

Penyempurnaan untuk memperkuat pelindungan konsumen dan masyarakat antara lain:

  1. Pendekatan pengaturan pada siklus hidup produk dan atau layanan (product life cycle) yang semakin mengoptimalkan upaya pelindungan konsumen dan masyarakat sejak desain produk dan atau layanan hingga penanganan dan penyelesaian sengketa;
  2. Penguatan prinsip pelindungan konsumen dan masyarakat antara lain mewajibkan PUJK melaksanakan “edukasi yang memadai” sehingga meningkatkan kemampuan konsumen dan masyarakat dalam memilih produk dan layanan sektor jasa keuangan;
  3. Penguatan penerapan prinsip keterbukaan dan transparansi informasi melalui pengaturan bentuk, tata cara dan pengecualian penyampaian ringkasan informasi produk dan layanan;
  4. Penguatan prinsip penegakan kepatuhan yang menitik beratkan pada tindakan Penyelenggara (PUJK) untuk memastikan kepatuhan ketentuan Pelindungan Konsumen berdasarkan ketentuan perundang-undangan di Sektor Keuangan;
  5. Penguataan persaingan yang sehat dimana persaingan antara PUJK dalam menjalankan kegiatan usaha yang dilakukan secara jujur atau tidak melawan hukum atau tidak menghambat persaingan usaha;
  6. Penguatan dukungan terhadap konsumen dan atau masyarakat disabilitas dan lanjut usia, serta peningkatan pelindungan data dan informasi konsumen;
  7. Kewajiban untuk memberikan waktu yang cukup bagi konsumen untuk memahami perjanjian sebelum ditandatangani atau masa jeda setelah penandatanganan perjanjian terhadap produk dan layanan yang memiliki jangka waktu yang panjang dan atau bersifat kompleks;
  8. Kewajiban merekam apabila penawaran produk dan atau layanan dilakukan melalui sarana komunikasi pribadi dengan suara dan atau video;
  9. Penegasan kewenangan OJK dalam melakukan pelindungan konsumen termasuk pengawasan market conduct sebagai wujud implementasi pasal 28 sampai dengan 30 Undang-Undang OJK;
  10. Kewajiban pembentukan unit atau fungsi pelindungan konsumen dan masyarakat;
  11. Kewajiban penyampaian laporan penilaian sendiri oleh PUJK kepada Otoritas Sektor Keuangan terkait pemenuhan ketentuan pelindungan konsumen.
  12. Dalam penyelenggaraan Pelindungan Konsumen, Penyelenggara (PUJK) memiliki hak dan kewajiban. Penyelenggara (PUJK) berkewajiban dalam menerapkan prinsip Pelindungan Konsumen dan menginformasikan serta memastikan Konsumen mengetahui hak dan kewajiban Konsumen. Hak dan kewajiban Konsumen sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :
    Hak Konsumen adalah :
    1. mendapatkan keamanan dalam menggunakan produk dan/ atau memanfaatkan layanan sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ atau perjanjian;
    2. memilih produk dan/ atau layanan;
    3. mendapatkan produk dan/ atau layanan sesuai dengan penawaran yang dijanjikan dan/ atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    4. mengakses data dan/ atau informasi Konsumen yang dikelola oleh Penyelenggara;
    5. mendapatkan informasi mengenai produk dan/ atau layanan yang jelas, akurat, benar, mudah diakses, dan tidak berpotensi menyesatkan;
    6. didengar pendapat dan pengaduannya atas produk yang digunakan dan/ atau layanan yang dimanfaatkan;
    7. mendapatkan edukasi keuangan;
    8. diperlakukan atau dilayani secara benar;
    9. mendapatkan advokasi, pelindungan, dan upaya penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa Konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    10. mendapatkan ganti rugi apabila produk dan/ atau layanan yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
    11. membentuk asosiasi Konsumen; dan
    12. hak lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
    Kewajiban Konsumen adalah :
    1. mendengarkan penjelasan informasi mengenai produk dan/ atau layanan yang disampaikan dengan metode pemasaran tertentu oleh Penyelenggara sebelum membeli produk dan/ atau layanan Penyelenggara;
    2. membaca, memahami, dan melaksanakan dengan benar perjanjian dan/ atau dokumen penggunaan produk dan/ atau layanan;
    3. beritikad baik dalam penggunaan produk dan/ atau layanan;
    4. memberikan informasi dan/ atau dokumen yang jelas, akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
    5. membayar sesuai dengan nilai atau harga dan/ atau biaya atas produk dan/ atau layanan yang disepakati dengan Penyelenggara; dan
    6. mengikuti upaya penyelesaian sengketa Pelindungan Konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.