Kebijakan APU-PPT
Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Teroris (PPT)
Industri perbankan sangat rentan digunakan sebagai media pencucian uang dan pendanaan teroris, maka untuk mencegah hal tersebut diperlukan penerapan kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris yang efektif.
Adapun langkah-langkah umum yang telah ditempuh oleh Bank dalam melaksanakan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme adalah :
- Membentuk Bagian APU-PPT yang bertanggung jawab untuk memonitor dan mengkoordinasi pelaksanaan Program Anti Pencucian uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di seluruh kantor Bank.
- Pemenuhan kewajiban pelaporan kepada Regulator.
- Melaksanakan Program Pengkinian Data nasabah secara periodik.
- Melakukan pemantauan dan analisa transaksi Nasabah secara berkesinambungan.
- Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk medukung pegawasan dan pelaporan APU-PPT.
- Menyesuaikan dengan perkembangan dan ketentuan terkini terkait pelaksanaan program APU-PPT.
- Pemeliharan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (DPPSPM).
- Senantiasa meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) terkait pemahaman dan pelaksanaan program APU-PPT.
Sistem Informasi Manajemen
Dalam penerapan program APU dan PPT sangat diperlukan Sistem Informasi Manajemen. Pemanfaatan Teknologi Informasi dapat membantu Bank untuk menyediakan data yang diperlukan, mengidentifikasi profil nasabah, memantau, menelusuri serta menganalisa transaksi Nasabah secara efektif.
Sumber Daya Manusia dan Pelatihan
Untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman kepada karyawan akan pentingnya program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dalam mencegah Bank digunakan sebagai sarana kejahatan, Bank Mestika senantiasa memberikan pelatihan/ sosialisasi tentang APU dan PPT secara berkesinambungan kepada petugas dan pejabat Bank. Diharapkan pelatihan/ sosialisasi ini mampu menambah pengetahuan serta pemahaman karyawan sehingga dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana.
